DPRD Lamteng Tegaskan Jangan Ada Intervensi Dalam Pembentukan Pengurus Koperasi Merah Putih

RADARLAMPUNG.CO.ID - Musyawarah pembentukan Koperasi Merah Putih saat ini sedang gencar dilakukan di tingkat pemerintah kampung.

Menyikapi hal itu, Anggota DPRD Lampung Tengah Nuriyah menekankan agar proses pembentukan Koperasi Merah Putih jangan sampai ada intervensi dari pihak tertentu, termasuk pejabat pemerintah maupun elit lokal.

Ya, hasil penelusurannya ke lapangan, saat ini sebagian besar kampung di Lampung Tengah sedang melaksanakan Musyawarah Khusus Kampung untuk membentuk Koperasi Merah Putih sebagai bagian dari program nasional.

"Saya tegaskan, jangan ada intervensi dalam proses pembentukan pengurus Koperasi Merah Putih. Biarkan masyarakat menentukan pengurusnya sendiri secara musyawarah," ungkap Nuriyah.

BACA JUGA:Sabet Medali Emas Pada SASMO 2025, Azza Siswa SD Asal Bandar Lampung Persiapan Ikut SIMOC

"Ini koperasi rakyat, bukan milik kelompok tertentu!" tegas Nuriyah.

Ia menjelaskan, program Koperasi Merah Putih adalah inisiatif pemerintah pusat guna mendorong pemerataan ekonomi melalui koperasi berbasis desa.

Nantinya, koperasi ini diyakini akan menjadi solusi ekonomi masyarakat karena mencakup usaha simpan pinjam, logistik, pergudangan, hingga usaha mikro.

Terlebih, koperasi ini juga berpeluang menyerap banyak tenaga kerja, khususnya lulusan sarjana yang masih menganggur.

BACA JUGA:Lepas 412 CJH Tanggamus, Bupati Berdoa Jadi Perjalanan Haji yang Penuh Berkah

"Sistem simpan pinjam di koperasi ini tidak pakai agunan, bunganya juga kecil sehingga bisa menjadi penyeimbang terhadap maraknya pinjaman online ilegal," ungkapnya.

Dalam pembentukannya, ia mengingatkan agar pengurus koperasi wajib berasal dari desa setempat, dibuktikan dengan KTP, dan tidak boleh berasal dari unsur aparatur desa.

"Aparatur desa tidak boleh masuk dalam kepengurusan. Ini aturan yang harus ditegakkan agar koperasi benar-benar murni dikelola masyarakat," ungkapnya.

Dari kabar yang ia dapat, Koperasi Merah Putih nantinya selain dikuatkan dengan regulasi nasional, juga bakal mendapat dukungan pendanaan dari pemerintah pusat.

Sumber: