Terima Kunjungan Pengurus Koperasi TKBM, Gubernur Ungkap Wacana Koordinasi dengan Kemenhub Atas Keluhan Buruh

RADARLAMPUNG.CO.ID - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung siap berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) merespon keluhan buruh dan perusahaan bongkar muat.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal saat menerima kunjungan pengurus Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) dan Asosiasi Perusahan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Provinsi Lampung, di Ruang Kerja Gubernur Lampung, pada Senin 2 Juni 2025.

Kedatangan pengurus Koperasi TKBM dan APBMI ini menyangkut keluhan masalah bongkar muat di pelabuhan yang ada di Lampung, khususnya terkait kesejahteraan para buruh dan kebutuhan para pengusaha.

Pada kesempatan tersebut Mirza menegaskan mendukung penuh penyelesaian permasalahan dan menyatakan bahwa permasalahan yang terjadi di sektor ini akan ditangani secara komprehensif.

BACA JUGA:Keuntungan dan Risiko dalam Forex Trading yang Harus Diketahui

Termasuk melibatkan seluruh pihak terkait, seperti pemerintah pusat melalui Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) yang berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan.

“Kami paham terkait permasalahan ini, dan nanti kita koordinasikan juga dengan pemerintah Pusat dalam hal ini KSOP, Ditjen Hubla Kementerian Perhubungan, sehingga nantinya kita bisa pecahkan solusi terbaik bagi semua pihak”, ujar Mirza.

Seperti diketahui, permasalahan yang ada di lingkup perusahaan bongkar muat yang ada di Lampung yang mengakibatkan banyaknya perusahaan yang bangkrut.

Di antaranya maraknya permainan perang tarif layanan bongkar muat yang menyebabkan jatuhnya harga di bawah standar operasional minimal, yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan buruh. 

BACA JUGA:Belanja Murah Camilan Favorit di Alfamart yang Cocok Untuk Ngumpul Bareng Keluarga, Harga Dijamin Hemat!

Selain itu, monopoli pasar oleh perusahaan besar diduga menyebabkan ketidakseimbangan dalam kompetisi, kesejahteraan para buruh/tenaga kerja di lingkup perusahaan dan lain sebagainya. 

Oleh karena itu Mirza bersama Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Lampung, Dinas Perhubungan Provinsi Lampung akan menelaah dan meninjau permasalahan yang terjadi untuk menentukan langkah-langkah strategis dalam penyelesaian masalah tersebut.

“Tetap kami akan berlandaskan aturan yang ada, apabila aturannya jelas maka akan kita tindak lanjuti dengan tegas, sehingga kedepannya untuk kesejahteraan para buruh dan para pengusaha bisa lebih baik," tegasnya.

Dalam kunjungan tersebut, Ketua Koperasi TKBM Panjang Agus Sujatma menyampaikan, saat ini perlu adanya dukungan yang jelas dari Pemprov Lampung dalam menangani permasalahan yang ada. 

Sumber: