Masuk Bulan Juli, Pemkot Tak Kunjung Transfer Anggaran Pilwakot

radarlampung.co.id – Beberapa waktu lalu, KPU Provinsi Lampung memfasilitasi pemenuhan anggaran 40 persen dari pemkot Bandarlampung ke KPU setempat. Hal terebut lantaran anggaran yang ada di KPU Kota Bandarlapung hanya cukup hingga tahapan Juli 2020 saja. Diketahui, dari total anggaran pilwakot yang tertuang pada Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) beberapa waktu lalu sebesar Rp39 Miliar. Anggaran tersebut sudah ditransfer ke KPU Kota sebesar Rp6 miliar. Dengan rincian Rp1 miliar untuk tahapan di tahun 2019, sementara Rp5 miliar di termin pertama tahun 2020. Sampai waktu penundaan pilkada beberapa waktu lalu, KPU kota telah menghabiskan anggaran operasional hampir sebesar Rp2 miliar. Artinya, yang tersisa di rekening sebesar Rp3,1 miliar. Di mana, ada penambahan usulan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan Alat Pelindung Diri (APD) senilai Rp6.907.205.000. Namun, hingga saat ini,  pemkot Bandarlampung belum mentransfer anggaran minmal 40 persen dari total NPHD. Ketua KPU Kota Bandarlampung Dedy Triadi mengatakan, memang pemkot sudah menyanggupi pemenuhan anggaran 40 persen dari NPHD pada Juli. Namun, saat ini pihaknya sedang mengusulkan anggaran tambahan. “Saat ini prosesnya lagi mengusulkan anggaran tambahan sesuai NPHD 40% yang belum di transfer oleh pemkot,” kata dia, Senin (6/7). Sebelumnya, KPU Provinsi Lampung meminta seluruh pemda memenuhi anggaran 60 persen pelaksanaan pilkada serentak tahun ini. Hal ini diketahui berdasarkan penambahan kebutuhan anggaran di masing-masing daerah beberapa waktu lalu. Komisioner KPU Provinsi Lampung Titik Sutriningsih mengatakan, pemenuhan transfer anggaran tersebut guna memenuhi persyaratan pelaksanaan tahapan pilkada mulai dari tahapan tugas  Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP). “Saya kira memang tenggat waktunya di tanggal 15 itu. Soalnya, pemutakhiran data pemilih itu dilakukan mulai tanggal 15 Juli 2020. Jadi, ya saya kira maksimal di tanggal itu sudah bisa dicairkan,” ucapnya, Senin (6/7). Sayangnya, mantan Ketua KPU Kabupaten Lampung Selatan ini mengaku belum melakukan monitoring terhadap masing-masing kabupaten/kota penyelenggara pilkada serentak. Apakah KPUnya sudah melakukan koordinasi dengan masing-masing pemdanya atau belum. “Setahu saya yang sudah aman itu Lamsel. Karena sudah lebih dari 40 persen. Kita belum monitoring terbaru, sebab kita saat ini masih fokus dalam APD dan persiapan PPDP,” ucapnya. Namun, catatan Radar Lampung yang sudah mengklaim aman untuk anggaran pilkada serentak adalah KPU Kabupaten Lampung Timur.  (abd/wdi)

Sumber: