Capaian Pencegahan Korupsi Provinsi Lampung di Atas Rata-rata Nasional
FOTO BIRO ADPIM --
BANDAR LAMPUNG, RADARLAMPUNG.CO.ID - Persentase capaian monitoring center for prevention (MCP) sebagian besar pemerintah daerah di Provinsi LAMPUNG di atas 90 persen. Angka tersebut di atas rata rata nasional.
Hal ini disampaikan Sekretaris Provinsi Lampung Fahrizal Darminto dalam rapat monitoring dan evaluasi program pemberantasan korupsi terintegrasi semester I tahun 2022 Wilayah Lampung di Ballrom Hotel Radison, Bandar Lampung, Selasa 9 Agustus 2022.
Fahrizal menjelaskan, MCP Pemerintah Provinsi Lampung 91,79 persen ;Tulang Bawang 93,65 persen; Pringsewu 92,76 persen dan Lampung Tengah sebesar 90,90 persen.
"Dan rilis dari KPK, capaian MCP Provinsi Lampung tahun kemarin di atas rata-rata nasional, dan sudah diatas 90 persen Dan Provinsi lain masih ada yang dibawah itu,” kata Fahrizal.
BACA JUGA: Gubernur Arinal Buka Puncak Festival Wisata Hutan Lampung 2022
Artinya, terus Fahrizal, ini membuktikan bahwa dengan kerja keras dan semangat bisa membangun komitmen dari tingkat pimpinan serta seluruh pejabat pimpinan tinggi untuk menciptakan pemerintahan yang bersih.
"Komitmen ini yang menjadi pemicu semangat motor penggerak kita, sehingga kita bisa berakselerasi mendapat nilai yang cukup baik,” imbuh Fahrizal.
Selain berbenah dalam struktur, Provinsi Lampung juga mampu meyakinkan masyarakat sehingga tercipta kepercayaan publik (public trust).
“Public Trust ini bisa dilihat dari nilai SPI. Untuk itu, mari kita bersama-sama Pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, kita bangun public trust,” tegas Fahrizal.
”Kita berikan kepercayaan kepada masyarakat, bahwa kita sudah melakukan pembenahan-pembenahan,” imbuhnya.
Provinsi Lampung juga sudah mempunyai komitmen untuk membangun pemerintahan yang bersih dan amanah. "Dan semua itu kita bingkai untuk membangun semangat mewujudkan Rakyat Lampung Berjaya,” sebut Fahrizal.
Fahrizal berharap rapat tersebut menjadi momentum dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.
Dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, Fahrizal mengungkapkan, Provinsi Lampung mulai dibimbing pertama kali oleh KPK pada tahun 2017.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: