Jadwalkan Kunjungan ke Kementerian LHK, DPRD Pesisir Barat Laporkan Soal Akses di Wilayah Terisolir

PESISIR BARAT, RADARLAMPUNG.CO.ID - DPRD Kabupaten Pesisir Barat akan menjadwalkan rapat di badan musyawarah (Banmus), sekaligus membahas agenda untuk melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dan DPR RI. 

Ini terkait empat pekon terisolir di Kecamatan Bengkunat. Yaitu Pekon Bandar Dalam, Way Tiyas, Siring Gading dan Way Haru. 

Ketua DPRD Pesisir Barat Agus Cik mengatakan, terkait keluhan masyarakat mengenai harapan ada akses jalan menuju wilayah empat pekon itu, sudah disampaikan sejak lama. 

Bahkan sejak zaman penjajahan, sebelum Kemerdekaan RI dahulu. Sehingga kondisi alam di wilayah Pekon Bandar Dalam, Way Tiyas, Siring Gadng dan Way Haru itu tidak sama.

BACA JUGA: Sebelum Dibunuh dan Diperkosa, ABG Asal Pesawaran Diajak Jalan ke Tempat Ini

“Masyarakat di empat pekon itu bukan merupakan masyarakat biasa. Artinya, mereka itu adalah masyarakat adat Sai Batin Marga. Hingga kini masyarakat adat itu  masih menjunjung tinggi rasa persatuan dan gotongroyong,” kata Agus Cik, Rabu 7 September. 

Karena itu, terus Agus Cik, dengan adanya rencana masyarakat yang tidak akan datang ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk menyalurkan hak suara pada Pemilu mendatang, hal itu harus menjadi perhatian bersama.

Meski itu merupakan hak dari masyarakat. Mengingat tuntutan masyarakat hanya satu, yakni dibangunnya akses jalan utama menuju empat pekon terisolir.

“Akses jalan utama menuju empat pekon terisolir di wilayah itu merupakan kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), sehingga harus ada persetujuan untuk membangun jalan tersebut,” jelasnya.

BACA JUGA: DPRD Tanggamus Setujui APBD Perubahan 2022

Dilanjutkan, Pemkab dan DPRD Pesisir Barat juga sudah cukup lama untuk minta perkembangan penjelasan dari pihak TNBBS. 

Tapi hingga kini belum ada kesimpulan dan membuahkan hasil. Karena itu, DPRD Pesisir Barat terus berupaya menjaga dan menjalin koordinasi dengan stakeholder terkait.

“Salah satunya dengan berkoordinasi ke Kementerian LHK dan komisi terkait di DPR RI, untuk menyampaikan kondisi serta harapan masyarakat Way Haru dan sekitarnya itu,” tegasnya. 

Diketahui, akses jalan membuat kondisi di wilayah terisolir yang masuk Kabupaten Pesisir Barat kian parah. Empat pekon terkurung. 

Sumber: