Soal Daerah Terisolir di Pesisir Barat, Pemerintah Pusat Harus Buka Mata

Soal Daerah Terisolir di Pesisir Barat, Pemerintah Pusat Harus Buka Mata

Kondisi akses jalan utama menuju empat pekon terisolir di Kecamatan Bengkunat, Pesisir Barat. FOTO DOKUMEN PERATIN SIRING GADING --

PESISIR BARAT, RADARLAMPUNG.CO.ID - Bupati PESISIR BARAT Agus Istiqlal menyatakan sudah berupaya maksimal untuk memperjuangkan empat pekon di Kecamatan Bengkunat agar keluar dari keterisoliran. 

Sebab, kondisi tersebut berdampak besar pada ribuan warga yang tinggal di kawasan itu. 

“Pemkab sudah sangat maksimal untuk mengupayakan agar akses jalan menuju empat pekon terisolir itu bisa segera dibangun,” kata Agus Istiqlal, Rabu 5 Oktober 2022.

Agus Istiqlal menyatakan, upaya tersebut terkendala karena akses jalan melalui kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS). 

BACA JUGA: Soal Insentif Guru Honor, DPRD Bakal Panggil Disdikbud Bandar Lampung

Menurut Agus Istiqlal, seharusnya pemerintah pusat membuka mata. Terlebih ada keinginan untuk membangun dari pinggiran. 

“Jika terkait dengan kawasan hutan TNBBS, apa bedanya dengan ruas jalan lintas barat (jalinbar) yang ada di wilayah ini. Baik yang menghubungkan Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, maupun yang menghubungkan Lampung Barat, dan wilayah lainnya,” tegas Agus Istiqlal.


Warga menandu seorang wanita yang sakit dari Atar Siku, Pekon Way Haru, Kecamatan Bengkunat, Pesisir Barat. FOTO TANGKAP LAYAR --

Agus Istiqlal melihat, hal tersebut karena adanya kepentingan yang lebih besar. Di wilayah empat pekon terisolir itu memang ada kawasan konservasi.

Pemkab tentu bukan tidak menghormati adanya konservasi tersebut. Namun ada kepentingan lebih besar. 

BACA JUGA: Upsss, Giliran Laporan Terkait Honor Satgas Covid-19 Bandar Lampung yang Sampai ke Aspri Hotman Paris

Karena itu, Pemkab Pesisir Barat tidak menyerah dan akan terus berupaya agar akses jalan menuju wilayah terisolir itu benar-benar bisa dibangun. 

“Pemkab juga memiliki mitra yakni dengan DPRD. Karena itu, diharapkan DPRD harus bermitra untuk bersama-sama memperjuangkan nasib masyarakat yang ada di wilayah terisolir tersebut,” tandasnya.

Sementara Wakil Ketua I DPRD Pesisir Barat Ripzon Efendi mengatakan, persoalan Way Haru dan pekon lainnya di daerah terisolir itu hingga kini memang merupakan tugas bersama untuk memperjuangkannya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: