Jumlah Vaksin Meningitis Terbatas, Calon Jemaah Umroh Yang Ingin Vaksin Wajib Daftar Online di KKP

RADARLAMPUNG.CO.ID - Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Panjang, R. Marjunet Danoe menyebut saat ini vaksin meningitis di KKP Kelas II Panjang dalam jumlah yang terbatas.

Pihaknya sedang menunggu kedatangan vaksin meningitis yang diperuntukkan bagi calon jemaah haji dan umroh itu dari Biofarma Bandung.

"Memang jumlahnya sementara ini masih terbatas, namun inshaalllah tidak lama lagi kami bisa melayani lebih banyak," katanya.

"Untuk saat ini memang kami sedang menanti kedatangan vaksin meningitis dari pabrik Biofarma di Bandung. Sementara ini layanan vaksinasi dikantor masih jalan sesuai vaksin yang tersedia," tambahnya.

BACA JUGA:Diduga akan Melakukan Transaksi Sabu, Dua Pria Ini Ditangkap Polres Tubaba

Namun, Calon jemaah wajib melakukan pendaftaran dengan online. Pelayanannya dibuka sejak pagi di Jl. Soekarno Hatta Gg. Bypass Raya No.112, Rajabasa Jaya, Kec. Rajabasa, Kota Bandar Lampung.

"Karena masih menunggu, mohon para calon jemaah bersabar," lanjut Marjunet.

Dia mengatakan kepada para pengelola travel perjalanan umrah diminta untuk bersabar juga dalam mengatur jadwal keberangkatan jemaahnya.

"(Travel perjalanan) Jangan mendadak. Toh vaksinasi ini berlaku untuk 2 tahun," lanjut Marjunet.

BACA JUGA:Main Event Kopi Lampung Begawi, Wagub Chusnunia Ajak Semua Pihak Wujudkan Kopi Lampung Berjaya

Marjunet menyarankan, para travel perjalanan mengatur jadwal tidak mendadak.

"Untuk sementara ini tidak bisa mendadak. tidak bisa tiba-tiba daftar umrah langsung minta vaksin. Sebaiknya sekarang urus paspor dulu, daftar vaksin, baru daftar umrah," Kata Marjunet.

Di tambahkan Kabid Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Kanwil Kemenag Provinsi Lampung, H. M. Ansori, penyedia vaksin meningitis untuk haji dan umroh hanya di KKP.

Namun ada perbedaan bagi pelayanan haji dan umroh. "Karena untuk haji dia gratis, biasanya sudah disebar di puskesmas terdekat yang ada calon jemaah hajinya. Tapi untuk yang umroh itu langsung ke kantor KKP," kata Ansori.

Sumber: