Bansos Rawan Diselewengkan, Pihak Terkait Diminta Pantau Penyaluran Agar Tepat Sasaran

Bansos Rawan Diselewengkan, Pihak Terkait Diminta Pantau Penyaluran Agar Tepat Sasaran

Ilustrasi BPNT--

RADARLAMPUNG.CO.ID - Dampak pandemi Covid-19 yang melumpuhkan sendi-sendi kehidupan, khususnya bidang ekonomi, membuat pemerintah bekerja ekstra keras agar masyarakat tetap survive menghadapi kondisi buruk ini.

Di antaranya yakni dengan pemberian bantuan sosial (Bansos) kepada masyarakat miskin.

Ketua Lembaga Independen Pemantau Dana Desa dan Bantuan Sosial (Bansos) wilayah Lampung Andri Arifin mengatakan, pihaknya bakal mengawal bantuan sosial (bansos) yang dikucurkan pemerintah.

Tujuannya tidak lain agar tepat sasaran dan tepat manfaat guna menggerakkan ekonomi rakyat kecil.

BACA JUGA:Ngeri! Wanita di Jambi Tewas Ditelan Ular Piton

Sebab, karena bansos ditujukan untuk warga yang kurang mampu, menurutnya masih sangat diperlukan pengawasan dari semua pihak. 

"Masih banyak aduan yang kami terima dari masyarakat terkait penyaluran bansos, di antaranya terkait Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), serta BLT subsidi BBM," ucap Andri.

"Kalau ada indikasi atau dugaan bansos dari pemerintah ini masih diselewengkan, tentu sangat keterlaluan sekali," sambungnya. 

Masih menurutnya, di dalam pelaksanaan pemberian bansos di lapangan, diduga masih ada celah atau terindikasi penyelewengan bantuan. Antara lain lantaran adanya peluang bisnis, sehingga dimanfaatkan oleh oknum tertentu. 

BACA JUGA:Presidensi G20 Indonesia, Momentum Pulihkan Dunia dari Krisis Global

Menurut Andri, beberapa aduan masyarakat terkait modus penyelewengan dalam penyaluran bansos sifatnya umum dan merata.

Pertama, Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) tidak dipegang oleh KPM (keluarga penerima manfaat) melainkan dipegang oleh koordinator sehingga rawan terjadi penggelapan bansos.

Kedua, kualitas maupun kuantitas sembako yang diterima dari E-warong tidak sesuai dengan nominal yang diautodebet dari KKS.

Ketiga, terjadi pemaketan barang/komoditi pada penyaluran BPNT di E-warong, sehingga KPM tidak mempunyai pilihan untuk membelanjakan dana yang didapat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: