Digipay Satu Untuk Pembangunan Ekonomi yang Lebih Baik

Penyempurnaan sistem pengelolaan Keuangan Negara yang dilaksanakan secara berkelanjutan oleh Kementerian Keuangan melalui pengembangan Digipay Satu dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan APBN yang lebih efektif, efisien dan akuntabel. Kondisi ini pada akhirnya akan menciptakan multiplier effect berupa peningkatan kelas UMKM dan pasar tenaga kerja demi pembangunan ekonomi Indonesia yang lebih baik.

Referensi

Badan Pemeriksa Keuangan. (2022). Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2021. Diambil dari website Badan Pemeriksa Keuangan https://www.bpk.go.id/laporan_hasil_pemeriksaan#

Badan Pemeriksa Keuangan. e-Audit. Diambil dari website Badan Pemeriksa Keuangan https://web.bpk.go.id/Pages/e-Audit.aspx

Badan Pusat Statistik. (2021). Berita Resmi Statistik Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) 2020 (63/08/Th.XXIV, p. 1). 

Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Berbagai Materi Paparan Pembayaran Nonkas Pemerintah.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2019 tentang Uji Coba Penggunaan Uang Persediaan Melalui Sistem Marketplace dan Digital Payment pada Satuan Kerja.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-7/PB/2022 tentang Penggunaan Uang Persediaan Melalui Digipay pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga.

Sumber: