Aturan Baru Jam Kerja ASN, Bisa Pulang Lebih Awal Selama Ramadhan

RADARLAMPUNG.CO.ID – Pemerintah telah mengeluarkan peraturan jam kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada bulan Ramadhan 1444 hijriah melalui Kemenerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Peraturan jam kerja tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri PANRB No.6 tahun 2023 tentang Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada bulan Ramadhan 1444 Hijriah di lingkngan pemerintah.

Surat Edaran (SE) Menteri PANRB Nomor 6 tahun 2023 mengatur ASN tersebut mulai bekerja pukul 08.00 dan bisa pulang pukul 14.00.

Surat edaran ini ditandatangani oleh Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas pada hari Jumat tanggal 20 bulan maret.

BACA JUGA:Cek Aturannya, Ini Bidang Honorer yang Berpeluang Diangkat Jadi PNS Tanpa Tes

Pada SE tersebut tertulis bagi instansi pemeritah yang memberlakukan lima hari kerja, jam kerja selama bulan Ramadhan menjadi pukul 08.00-15.00 pada hari Senin hingga Kamis.

Kemudian, untuk jam istirahat ASN mendapatkan watu sebanyak 30 menit yaitu diberikan pada pukul 12.00-12.30.

Sedangkan untuk hari jumat, jam kerja pada pukul 08.00-15.30 dengan jam istirahat 11.30-12.30.

Bagi instansi pemerintah yang menerapkan enam hari kerja, jam kerja menjadi pukul 08.00-14.00 pada hari Senin sampai Kamis dan hari Sabtu, dengan waktu istirahat 12.00-12.30.

BACA JUGA:Berpuasa Ternyata Bisa Kontrol Gula Darah Hingga Mencegah Kanker? Begini Penjelasannya

Sedangkan untuk hari Jumat, jam kerja ASN pada pukul 08.00-14.00, dengan waktu istirahat pukul 11.30-12.30.

Pada SE ini, disebutkan bahwa jam kerja efektif bagi instansi pemerintah pusat dan daerah yang melaksanakan lima atau enam hari kerja selama bulan Ramadhan 1444 H memenuhi minimal 32,5 jam dalam satu minggu.

Pada SE dengan tembusan Presiden RI dan Wakil Presiden RI serta Menteri Dalam Negeri tersebut juga disebutkan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) pada instansi pemerintah menetapkan keputusan pelaksanaan dengan menyesuaikan zona waktu wilayah masing-masing.

Penetapan keputusan tersebut kemudian disampaian kepada Menteri PANRB.

Sumber: