DPRD Lamtim Kritisi LPPA Tahun 2022, Ini Alasannya

RADARLAMPUNG.CO.ID - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Timur menggelar rapat paripurna tentang pandangan umum fraksi terhadap laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD (LPPA) tahun 2022, Selasa 27 Juni 2023.

Rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Ariyan Putra Marga itu dihadiri Wakil Bupati Lamtim Azwar Hadi dan jajaran Forkopimda.

Melalui rapat paripurna tersebut juru bicara Fraksi PDIP Deni Supriyadi mempertanyakan rendahnya capaian pendapatan tahun anggaran 2022.

Selanjutnya, Fraksi PKB melalui juru bicaranya Gunardi mempertanyakan masih rendahnya capaian pendapatan asli daerah (PAD). Sementara, fraksi Nasdem melalui juru bicaranya Suminah berharap LPPA dilengkapi dengan laporan keuangan yang teleh diperiksa BPK. Senada disampaikan Fraksi Demokrat melalui juru bicaranya Iskandar.

BACA JUGA:Sapi Kurban dari Presiden Jokowi Akan Disembelih di Desa Sri Tanjung

Pandangan umum lainnya disampaikan Fraksi Golkar melalui juru bicaranya Hajad Sudrajat yang meminta kejelasan terkait belanja operasi yang mencapai Rp1,4 triliun.   

Kemudian, fraksi Gerindra melalui juru bicaranya Rizki Cahya Dinata mempertanyakan, kegiatan pembangunan fisik di tahun 2022 yang masih minim. Sedangkan, fraksi PKS melalui juru bicaranya Awal Riyadi mempertanyakan besara Silpa tahun 2022 yang mencapai Rp54,28 miliar.

Menanggapinya, Wakil Bupati Azwar Hadi menyatakan, kritikan dari dewan merupakan masukan yang berharga demi peningkatan kinerja dan pembangunan di Kabupaten Lamtim

“Pemkab akan terus berusaha meningkatkan optimalisasi kinerja dalam rangka membangun sistem berbasis teknologi dan membuat terobosan baru dalam mencari sumber pendapatan daerah,”jelas Azwar. 

BACA JUGA:Pernah Jadi Kapolres Perempuan di Lampung, Kombes Umi Fadilah Astutik Kembali dan Jadi Kabid Humas

Kemudian, terkait belanja operasi yang mencapai Rp1,4 triliun Azwar Hadi menyatakan itu telah mencakup beberapa komponen belanja. Seperti, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan. 

“Kami menyadari penjelasan kami ini mungkin belum mampu menjawab seluruh substansi permasalahan yang ada, sebagaimana harapan dari seluruh Fraksi DPRD Kabupaten Lampung Timur. Uraian lebih rinci akan disampaikan pada pembahasan selanjutnya,” pungkas Azwar. 

Diberitakan sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Timur menggelar rapat paripurna tentang penyampaian laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD (LPPA) tahun 2022, Senin 26 Juni 2022.

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Ali Johan Arif itu dihadiri Wakil Bupati Azwar Hadi dan jajaran.

BACA JUGA:Muhammadiyah Pringsewu Siapkan 27 Lokasi Salat Idul Adha 28 Juni 2023

Sumber: