Fraksi Gerindra dan Golkar Tolak APBD Perubahan 2023 Pemkot Bandar Lampung

BACA JUGA: Update 10 Kota Paling Berpolusi di Indonesia, Lampung Masih Aman

Penyusunan proyeksi pendapatan juga tidak dilakukan dengan logika terbalik.

Idealnya, ada anggaran dahulu, baru disusun rencana belanja.

“Kami lihat justru kebalikannya. Belanja sekian, baru diakali sumber pendapatannya. Ya, salah satunya ya jual aset,” tandasnya. 

Terkait pernyataan Kepala BPKAD bahwa penjualan aset baru dilakukan kalau realisasi pendapatan tidak tercapai, Rizaldi menyebut hal itu sebagai bentuk ketidakpercayaan pemkot atas realisasi target pendapatan. 

BACA JUGA: Pasca Dilantik Sebagai Pj Bupati Tanggamus, Ini Yang Akan Dilakukan Mulyadi Irsan

Karena itu Fraksi Partai Gerindra berharap pemkot tidak membuat kebijakan yang akhirnya bisa membebani anggaran atau menambah hutang baru. 

Menanggapi hal itu, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana memilih legowo dan menyebut hal itu merupakan dinamika politik.

"Fokus untuk pelayanan masyarakat. Alhamdulillah sekarang sudah disahkan oleh DPRD. Walaupun ada dua fraksi yang tidak menandatanganinya, Golkar dan Gerindra. Ya nggak apa-apa, namanya juga dinamika politik, harus kita jalani," katanya.

Eva juga menyebut, salah satu alasan ketidak setujuan Fraksi Gerindra di antaranya mengenai rencana penjualan aset Pemkot Bandar Lampung apabila target PAD tidak tercapai.

BACA JUGA: Mutasi Polri Terbaru, Kapolda Keturunan Nabi Muhammad Pensiun, Digantikan Peraih Pin Emas Kapolri

"Karena kalau Gerindra mempermasalahkan katanya kita akan menjual aset, itu bunda tegaskan tidak ada penjualan asset. Semuanya aman kita dibantu dana DAK dan lainnya kalau dananya kurang," ungkap Eva.

Tapi, lanjut Eva, untuk sementara waktu ini Insya Allah sampai kedepan semua bisa teratasi.

"Dan saya selalu pertanyakan dan cek semua program yang kita lakukan bisa tidak. Alhamdulillah semua program yang kita suguhkan berjalan dengan baik," klaimnya.

Namun, dari putusan tersebut ada dua poin yang dicoret oleh DPRD.

Sumber: