Pembayaran PHO APBD-Perubahan 2022 Jadi Prioritas Pemkab Lampura

BACA JUGA:Pensiun PNS yang Meninggal Dunia, Janda/Duda Tak dapat Asuransi Kematian dari PT Taspen, Begini Penjelasannya

Pasalnya, sesuai dengan komitmen pemerintah daerah yang memprioritaskan pembayaran PHO dan Retensi utang fisik APBD -P tahun 2022 lalu sebesar 43 Milyar lebih.

"Ini sudah menjadi prioritas pembayarannya hutang APBD -P yang telah lama menjadi pembayaran hutang Lampura. Baik dari provinsi maupun kabupaten memang telah menyediakan anggaran pembayaran hutang tersebut," tegas Opung Saragih, sapaan akrabnya, ketika dihubungi Radar Lampung.

Jadi, sambungan, ketika pembayaran utang APBD-P telah dibayangkan lunas, jika anggaran APBD 2023 masih tersisa maka akan kita bayarkan sisanya ke pembayaran fisik 30 persen tersebut.

“Jadi, apabila anggaran yang tersisa, maka akan kita bayarkan ke 30 persen pekerjaan fisik tersebut. Sebab, kita (BPKAD) juga masih menunggu uang pajak rokok dan dana bagi hasil (DBH) dari Provinsi yang belum di kasih daerah kabupaten lampura,” kata dia.

BACA JUGA:Tim PKM Prodi Sains Aktuaria Itera Berikan Edukasi Pemanfaatan Eco-Enzyme kepada Tim PKK Kecamatan Way Jepara

Untuk itu, saya juga berharap agar di dinas DABMBK kabupaten lampura, segera melakukan infut untuk penyerapan pembayaran PHO APBD P 2022 tersebut.

"Semenjak tiga hati lalu, kita telah membuka infutannya. Jadi semuanya sudah kita beritahu ke dinas tersebut, agar kiranya untuk melakukan infut penyerapan anggaran itu. Jadi jangan salahkan keuangan dalam hal ini, adanya keterlambatan pembayaran sampai dengan saat ini," tegas Saragih. (*)

Sumber: