Dirinya meminta agar perusahaan dapat persuasif berdialog dengan pemerintah serta membuat komitmen agar tidak mengulangi aktivitas atau kegiatan yang tidak sesuai aturan yang ada.
Tetapi jika perusahaan tidak bisa diajak komunikasi dengan persuasif maka langkah represif kepada perusahaan.
"Kalau tidak bisa dengan persuasif ya represif. Tindak tegas dengan peringatan pertama, penyegelan, sampai pencabutan izin usaha --jika membandel," ungkapnya.
"Lakukan tindakan tegas kepada pelaku usaha yang melanggar. Supaya masyarakat bisa merasakan dan menyaksikan kehadiran negara dengan tindakan tegasnya. Kemudian konsisten terhadap siapapun dan dimanapun pemerintah tegas terhadap penyimpangan, maupun pelanggaran hukum daerah. Dengan tindakan tegas kemudian ada efek jerah dan ada upaya perbaikan kedepan perusahan termasuk Novotel taat hukum dan kewajibannya," tukasnya.(*)