RADARLAMPUNG.CO.ID - Penyegelan di beberapa usaha Novotel Lampung dinilai potret dari keberadaan corporate atau perusahaan yang masih banyak nakal.
Akademi Universitas Lampung Dedy Hermawan mengatakan, kenakalan perusahaan ini sebagai upaya mereka untuk menghindari atau mengakali kewajiban, baik kewajiban keuangan maupun perizinan.
"Sebenarnya ini potret dari keberadaan corporate atau perusahan di sektor bisnis yang masih banyak dalam tanda petik nakal. Ada upaya-upaya untuk menghindar dari kewajiban," ujar Dedy Hermawan, Kamis 19 Oktober 2023.
Sehingga temuan perusahaan sekelas Novotel Lampung yang tidak tertib perizianan ini adalah wajah sebenarnya dari sebagain besar perusahaan.
BACA JUGA:Beras SPHP Rawan Dioplos, Bulog Kanwil Lampung Koordinator Dengan Satgas Pangan
"Saya lihat juga di nasional banyak corporate-corporate yang nakal menghindari pajak, menghindari kewajiban-kewajiban dari pembiayaan lainnya. Termasuk corporate level nasional banyak bermasalah, contohnya Novotel ini," ungkapnya.
Kata Dedy Hermawan, banyaknya corporate yang nakal ini karena kewibawaan institusi yang sudah lemah, termasuk pemerintah.
"Karena kewibawaan lemah, perusahaan berani bertindak melanggar aturan dan tidak menunaikan kewajiban. Negara yang disebut hadir tapi tidak hadir sepenuhnya," ucapnya.
"Kalau institusi negara menegakkan aturan setegak-tegaknya atas nama konstitusi, kepentingan rakyat, aturan, tidak pandang bulu, di lapangan tegakan aturan, tidak ada kompromi, tidak ada main belakang, tidak ada suap menyuap, perilaku nakal perusahaan semacam ini bisa diminimalkan. Bahkan syukur-syukur bisa zero," ungkapnya.
BACA JUGA:Alhamdulillah, Kebakaran TPA Bakung Sudah Bisa Dikendalikan
Menurut Dedy Hermawan akibat hal tersebut tidak ada rasa segan kepada negara, tidak ada rasa takut terhadap aturan hukum. Sehingga terjadi praktik-praktik ilegal yang tidak sesuai aturan.
"Kita patut menyayangkan perilaku corporate swasta selevel Novotel. Tapi kita juga mengkritik institusi negara yang tidak bisa hadir secara tegas di tengah masyarakat, termasuk kepada pihak corporate supaya mereka menegakkan aturan. Yang membuat mereka tidak berani melakukan kegiatan yang melanggar hukum," tuturnya.
Kedepan dirinya meminta pemerintah untuk menunjukkan ketegasan di semua sektor agar semua pihak dapat mengikuti peraturan yang ada.
"Pemerintah dari sekarang harus menunjukan ketegasan di semua sektor untuk tidak boleh mengabaikan kewajiban mereka, mentaati aturan perda, dan lainnya. Dan lakukan monitor secara reguler oleh kita," ucapnya.
BACA JUGA:Jaga Stabilitas Harga, Pemkab Tulang Bawang Gelar GPM, Harga Bahan Pokok Dijual di Bawah Pasaran