Ketiga, meletakkan studi geografi dan politik pada irisan departemen/jurusan yang berbeda membuat studi geografi politik di Indonesia tidak terlalu berkembang. Politik berdiri sendiri sebagai kajian, begitu juga geografi.
Oleh sebab itu, ia mengusulkan beberapa hal yang dapat dipertimbangkan bagi membantu mengembangkan studi geografi politik di Indonesia.
Seperti mata kuliah geografi politik harus dimasukkan sebagai salah satu mata kuliah wajib dalam program studi ilmu politik, ilmu pemerintahan, ilmu hubungan internasional, administrasi negara, dan geografi.
Kemudian mendorong penelitian- penelitian interdisiplin pada level pembelajaran sarjana bukan hanya pada level pascasarjana.
Dan pengembangan asosiasi-asosiasi studi geografi politik atau memasukkan geografi politik sebagai salah satu speciality dalam asosiasi- asosiasi rumpun ilmu terdekat seperti asosiasi keilmuan Politik-HI- Pemerintahan dan asosiasi keilmuan geografi.
Rektor Unila, Prof Dr Lusmeilia Afriani, S.T.,D.E.A., IPM., ASEAN.Eng pun menanggapi usulan Prof Arizka mengenai mata kuliah geografi politik harus dimasukkan sebagai salah satu mata kuliah wajib dalam program studi ilmu politik, ilmu pemerintahan, ilmu hubungan internasional, administrasi negara, dan geografi.
"Sebenarnya materi geografi politik (geopolitik) sudah dalam beberapa mata kuliah tertentu. Diharapkan ada satu mata kuliah khusus geografi politik. Nanti dibicarakan ditingkat jurusannya untuk dimasukkan kedalam kurikulum tersebut jika memang geopolitik ini benar benar penting dimasukkan dalam mata kuliah,"pungkasnya.