Realisasi APBD Pemprov Lampung: Dari Tertinggal Jadi yang Terdepan

BACA JUGA:Tap Saldo DANA Kaget Langsung Cair, Klaim Abis Amplop Berisi Rp 367 Ribu

Kemudian, mengintegrasikan penggunaan Dana BOS dan BLUD ke dalam sistem pelaporan realisasi; dan menjaga efisiensi perputaran kas, supaya dana yang masuk segera bekerja untuk masyarakat.

"Ketika daerah lain masih sibuk mempersiapkan kegiatan, Pemprov Lampung justru sudah mengeksekusinya," tuturnya.

Langkah inilah menurut Saring Suhendro, disebut dengan shock response, yaitu tahu kapan harus gas dan kapan harus rem. 

Bahkan Mendagri Tito Karnavian sendiri menekankan bahwa belanja pemerintah adalah penggerak ekonomi, dan Pemprov Lampung menjawab itu bukan dengan retorika, tapi dengan angka.

BACA JUGA:Pinjaman Modal dan Pendampingan BRI, Hayanah Dirikan Kelompok Wanita Tani di Kaki Gunung Ciremai

“Pemerintah yang kuat bukan yang sempurna sejak awal, melainkan yang cepat belajar dan memperbaiki,” ujar seorang akademisi keuangan publik dari Unila yang menilai strategi fiskal Pemprov Lampung sebagai praktik reformasi yang tidak defensif, tetapi solutif dan dinamis.

"Jadi, kalau hari ini orang bertanya, Apa kabar realisasi APBD Lampung? jawabannya adalah dari yang disebut tertinggal, kini justru jadi contoh percepatan fiskal yang patut dicontoh," sambungnya.

Lanjut Saring Suhendro, dalam kerangka tata kelola keuangan daerah, capaian ini menunjukkan bahwa intervensi kebijakan yang cepat dan berbasis data mampu mengoreksi persepsi negatif publik. 

"Lebih dari sekadar membelanjakan anggaran, Pemprov Lampung telah menunjukkan bagaimana fiscal leadership bisa dijalankan secara efektif melalui instrumen manajemen kas dan akuntabilitas kinerja anggaran," tuturnya.(*)

Sumber: