Alot! Pembahasan Anggaran Pilgub Lampung Masih Tarik Menarik

BACA JUGA:Niat Bawa Truk ke Bengkel, Eh Malah Masuk Siring di Jalinbar Tanggamus

Sesuai dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) 54/2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Untuk gelaran Pilgub yang tanggal pelaksanaannya sama dengan Pilbup dan Pilwakot, di laksanakan dengan perencanaan kebutuhan anggaran bersama atau co sharing.

"Kami mengusulkan kepada Gubernur agar dapat dibahas bersama Bupati/walikota agar dilakukan co sharing. Tapi co sharing ini merupakan kesepakatan antara Gubernur dan bupati/walikota yang nantinya akan dibuatkan Peraturan Gubernurnya," katanya 

Jika dilakukan co sharing, sambung Bustami, maka honorium dan operasional penyelenggara ad hoc (PPK dan PPS) dibiayai oleh Pemda kabupaten/kota.

BACA JUGA:Saling Menunggu, Jadinya, Jelang Azan Rapat di DPRD Lampung Barat Baru Dimulai

Namun, untuk honorium dan operasional KPPS, PPDP, pembuatan TPS di biayai oleh APBD Pemprov Lampung. Maka jika ada co sharing kebutuhan anggaran sebesar Rp313,61 miliar.

Sementara, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung, Fatikhatul Khoiriyah mengusulkan sebesar Rp214,72 miliar ke Pemprov Lampung untuk mendukung pengawasan gelaran Pilgub Lampung pada 2024 mendatang.

"Sudah disampaikan ke Pak Gubernur, kebutuhan anggaran pengawasan Pilgub  yang disampaikan Rp214.728.017.000," ungkap Ketua Bawaslu Lampung Fatikhatul Khoiriyah.

Jumlah tersebut, termasuk didalamnya honorium sebesar Rp118,67 miliar. Sisanya Rp96,05 miliar untuk kebutuhan kegiatan, sosialisasi, pengawasan tahapan, musyawarah penyelesaian sengketa, rapat-rapat, perjalanan dinas dan lainnya.

BACA JUGA:Bupati Tanggamus: FS KWT Adalah Kelompok Wanita Tangguh

Dana sebesar Rp214,72 miliar tersebut, disusun oleh Bawaslu Provinsi untuk Pilgub secara keseluruhan.

Bawaslu Provinsi Lampung akan melakukan rapat dengan 15 kabupaten/kota untuk melakukan sinkronisasi kebutuhan anggaran.

"Bisa saja anggaran berkurang karena ada sharing agar tidak ada double pembayaran karena berbarengan antara Pilgub, pilwalkot serta pilbup," tambahnya.

BACA JUGA:Selain Gaji Ke-13, Kepala BPKAD Bandar Lampung Bocorkan Honor yang Akan Dicairkan Pemkot Juli Mendatang

Sumber: