Pandangan Umum Raperda APBD 2023, Enam Fraksi DPRD Pesisir Barat Sampaikan Ini

BACA JUGA: Pembangunan Rumah Berlantai 2 Tak Kunjung Selesai, Malah Berakhir Timpa Rumah Tetangga

Pandangan umum Fraksi Demokrat yang disampaikan Aris Ikhwanda memberikan beberapa catatan, saran dan masukan.

Antara lain Peraturan Pemerintah No.101/2000, pemerintahan yang baik adalah kepemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas serta supremasi hukum yang dapat diterima.

“Dalam rangka memenuhi amanat peraturan tersebut Fraksi Demokrat melihat serta meminta agar dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean governance) sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku, dengan ini pemerintah daerah hendaknya mampu serta bisa membuktikan kinerja secara nyata,” urainya.

Selain itu, tingkat perkembangan kondisi ekonomi, sosial, politik dan keamanan dilevel lokal, nasional hingga global serta berdasar target-target program kabinet kerja, RAPBN tahun 2023 diperkirakan akan menghadapi sejumlah tantangan akibat dari pengaruh ekonomi global dan regional yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir dan utamanya pasca pandemi Covid-19.

BACA JUGA: Terungkap, E Habisi Keluarganya Menggunakan Kapak Sebelum Mengubur 4 Korban Ke Dalam Septic Tank

”Tantangan-tanganan yang diperkirakan masih dihadapi adalah tantangan perekonomian daerah. Tentunya adalah bagaimana daerah mampu melakukan penanganan dampak Covid-19 sehingga perekonomian dapat tumbuh kembali,” sebut dia.

Sementara itu, dalam pandangan umum Fraksi Amanat Indonesia Raya yang disampaikan Rohan Efendi, menilai perlunya pembangunan dan pengembangan sumber pendapatan yang baru guna meningkatkan PAD.

“Kami meminta agar penyusunan rencana kerja oleh dinas terkait dilakukan secara efektif dan efisien tidak hanya bersifat rutinitas. Perbaikan fasilitas dan promosi tempat wisata, kemudahan izin usaha guna menarik investor, memperluas akses permodalan dan pendampingan UMKM dapat dijadikan salah satu potensi meningkatkan PAD di Kabupaten Pesbar,” sebut dia.

Terakhir pandangan umum Fraksi Golkar-Perindo yang disampaikan Ahmad Muhyan mengharapkan pemkab meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah, khususnya sektor pariwisata dan perpajakan. 

BACA JUGA: Eks Kadis DLH Penuhi Panggilan Kejati Lampung, Datang Irit Bicara

Selain itu, perlunya peningkatan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia serta menggerakkan pengembangan ekonomi kerakyatan dengan mendorong kegiatan UMKM untuk pemulihan ekonomi masyarakat.

Secara umum, Fraksi Golkar-Perindo berharap untuk Raperda APBD tahun anggaran 2023 agar menganut pemerataan pembangunan dan peningkatan infrasruktur serta pembangunan sarana dan prasarana daerah yang terisolir. 

“Contohnya di Pekon Way Haru dan tiga pekon lain di wilayah itu yang merupakan Marga Belimbing. Harus benar-benar diperhatikan untuk pembangunan akses jalan,” jelasnya. (*)

Sumber: