Wujudkan Kedaulatan Rakyat, Ganjar Pranowo Hapus Utang Petani dan Nelayan

BACA JUGA:Daftar Instansi yang Buka Formasi CPNS 2024 Bagi Lulusan D3 Sekaligus Persyaratan Lengkap

"Terpaksa mereka membeli solar non-subsidi yang harganya dipastikan jauh lebih tinggi," katanya.

Ganjar berharap, dengan tuntasnya permasalahan nelayan, bisa membuat produktivitas pekerjaan semakin tinggi dan membuat nelayan semakin sejahtera.

Meskipun begitu, kata Ganjar, pemutihan utang dilakukan terhadap kelompok petani dan nelayan yang mengalami kesulitan karena kondisi eksternal, dan bukan disengaja.

"Agar petani dan nelayan kita bisa bangkit lagi, berproduksi lebih baik lagi sehingga kebutuhan pangan kita tercukupi," pungkasnya.

BACA JUGA:Catat, Daftar Jurusan Paling Banyak Dibutuhkan Pada Rekrutmen CPNS 2024

Sementara menurut Direktur Eksekutif Segara Institute, Piter Abdullah menilai janji Ganjar Pranowo untuk memutihkan utang utang atau kredit macet seluruh nelayan di Indonesia sangat progresif, sesuai dengan visi negara maritim. Hal itu penting dilakukan untuk mewujudkan kedaulatan negara.

“Visi Ganjar-Mahfud adalah mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim yang adil dan lestari. Salah satunya dengan memperkuat nelayan Indonesia,” katanya.

Saat ini kekayaan lautan Indonesia belum termanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan nelayan indonesia.

Bahkan, kantong kemiskinan terutama terjadi di kelompok nelayan. Banyak dan nelayan Indonesia tidak cukup memiliki alat produksi guna meningkatkan produktivitas mereka.

BACA JUGA:4 Tanda Bahaya Osteoporosis yang Harus Diwaspadai Sejak Usia Muda

Menurut Piter, latar belakang itulah yang menjadikan paslon nomor urut 3 menaruh perhatian pada kelompok nelayan. Penguatan nelayan akan menjadi salah satu program menuju negara maritim yang adil dan lestari.

“Tidak mungkin memperkuat nelayan apabila nelayan masih terbelenggu oleh kredit macet, pemutihan kredit nelayan penting untuk dilakukan, namun pelaksanaannya harus berpegang pada basis data yang kuat,” katanya.

Menurutnya, pemutihan ini sangat mungkin dilakukan, terutama mengingat jumlahnya yang tidak terlalu besar di kisaran Rp180-190 miliar.

"Tantangannya adalah bagaimana memastikan bahwa kredit yang diputihkan memang layak diputihkan," ujarnya.

Sumber: