Pemkab Tanggamus Lampung Lakukan Penataan APBD, Ini Sejumlah Langkah yang Diterapkan

RADARLAMPUNG.CO. ID - Pemerintah Kabupaten Tanggamus sejak APBD Perubahan 2023 lalu dan 2024 ini, mulai melakukan penataan terhadap Aggaran Pendapatan dan Belanja Daerahnya ( APBD). Ini dilakukan agar struktur APBD bisa terus lebih baik dan sehat serta rasional. 

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Tanggamus, Okta Rizal mewakili Pj bupati Tanggamus, Mulyadi Irsan mengatakan, sektor yang dilakukan penataan meliputi Pendapatan dan Belanja. 

Dimana untuk alokasi anggaran Pendapatan diantaranya bersumber dari Pendapatan Asli Daerah ( PAD), Dana Bagi Hasil (DBH) serta pendapatan lain -lain yang sah, terang Okta Rizal. 

Lebih jauh Okta Rizal menerangkan untuk terus menyehatkan APBD Pemkab Tanggamus telah mengambil sejumlah langkah. 

BACA JUGA:Cozy dan Instagramable, Daftar Resto View Pedesaan di Bandar Lampung, Jadi Wisata Kuliner Keluarga

Saat ini Pemkab Tanggamus Fokus pada belanja APBD dan hasil dari pelaksanaan belanja tersebut. Agar bisa meningkatkan capaian pembangunan. 

Langkah selanjutnya melakukan penghematan belanja yang tidak berdampak terhadap pembangunan dan masyarakat. 

Menurunkan sementara tunjangan ASN sebesar 30 persen untuk menyehatkan APBD. Melakukan Keselarasan program APBD Tanggamus dengan provinsi serta pusat agar hasilnya lebih efektif

Melakukan upaya -upaya peningkatan pendapatan serta segera membentuk lembaga khusus untuk pendapatan, karena selama ini masih gabung dengan BPKAD. 

BACA JUGA:Rekomendasi HP Androd Murah 2 Jutaan, Bongkar Fitur Vivo T3x 5G Terbaru 2024

Selanjutnya sebut Okta Rizal, penghematan pengeluaran operasional kantor. ⁠Melakukan transformasi pembangunan dengan teknologi serta sejumlah langkah lainnya. 

Sedangkan terkait adanya anggapan kalau tukin ASN dipotong 30 persen dan APBD defisit sejak dipimpin Pj bupati Mulyadi Irsan. 

Menurut Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah ( BPKD) Kabupaten Tanggamus, Okta Rizal hal tersebut tidak benar, karena pemotongan tukin ASN sudah terjadi atau dilakukan sejak APBD Perubahan tahun anggaran 2023. 

"Memang ini berat bagi ASN tapi karena keinginan kita agar APBD sehat yang hak kitapun diminta kita korbankan," ujarnya. 

Sumber: