Komnas HAM Pantau Pilkada Serentak di Lampung, Dorong Cakada Sadar Hak Asasi Manusia

BACA JUGA:Cara Mengamalkan Sholawat Nariyah Agar Terlindungi Dari Kesusahan dan Marabahaya

Kemudian sejumlah aktivis, mahasiswa, dan jurnalis menerima ancaman.

Lalu intimidasi dalam menyampaikan pendapat, serta adanya kriminalisasi terhadap sejumlah aktivis yang melakukan pembelaan terhadap petani (UU perkebunan).

Hal Ini cukup bahaya karena kontestasi pilkada sudah seharusnya membuka ruang publik, seluas-luasnya, pun demikian dengan kritik.

Tentang netralitas ASN, ia mengatakan bahwa tingkat pemahaman pemerintah daerah terkait netralitas aparat sipil negara masih minim.

BACA JUGA:Wajib Tau! Ini 3 Ketentuan Pemakaian Meterai Tempel Bagi Pelamar CPNS 2024

Dari 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, terdapat beberapa pasangan calon (Paslon) yang mempunyai hubungan keluarga dengan incumbent yang rentan adanya penyalahgunaan kekuasaan.

Menurutnya, netralitas aparat bisa dalam bentuk kebijakan, penyalahgunaan kewenangan dan penggunaan anggaran.

"Tiga aspek itu bisa saja terjadi penyalahgunaan oleh pihak yang memiliki kekuasaan dan hubungan para kandidat dengan ASN," tandasnya. 

Sumber: