Lampung Dorong Reformasi Birokrasi Lewat Sinergi Sekda dan Bappeda se-Indonesia
Sekda Provinsi Lampung dan kepala Bapenda ikut retreat di Jatinangor.---Sumber foto : Diskominfotik.---
RADARLAMPUNG.CO.ID - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menegaskan komitmennya dalam mendorong transformasi birokrasi dan memperkuat sinergi pembangunan lintas daerah.
Komitmen tersebut tercermin dari kehadiran penuh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, dan Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Anang Risgianto, bersama seluruh Sekda dan Kepala Bappeda kabupaten/kota se-Lampung dalam kegiatan Retreat Sekretaris Daerah dan Kepala Bappeda se-Indonesia di Bandung, 26-29 Oktober 2025.
Kegiatan yang digelar Kementerian Dalam Negeri di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, itu bukan sekadar forum koordinasi tahunan.
Lebih dari itu, forum ini menjadi wadah strategis untuk menyusun langkah bersama dalam menghadapi tantangan tata kelola pemerintahan modern, memperkuat kolaborasi antar daerah, serta mempercepat inovasi pelayanan publik.
Para peserta mengikuti diskusi dan sharing session yang membahas isu strategis nasional, mulai dari percepatan pembangunan daerah, pengendalian inflasi, peningkatan investasi, hingga sinkronisasi program prioritas nasional.
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menilai kegiatan ini sebagai momen penting untuk membangun komunikasi lintas wilayah.
“Retreat ini menjadi ruang refleksi untuk saling berbagi pengalaman dan memperkuat kolaborasi. Sinergi yang terbangun akan menjadi fondasi pelayanan publik yang lebih efektif dan pembangunan yang lebih merata,” ujarnya, Selasa 28 Oktober 2025.
Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Anang Risgianto, menekankan pentingnya penyelarasan antara kebijakan daerah dan arah pembangunan nasional.
“Bappeda harus menjadi motor penggerak inovasi serta adaptasi terhadap dinamika global. Forum ini membantu kita memastikan setiap kebijakan di daerah sejalan dengan target nasional,” jelasnya.
Retreat nasional ini diharapkan menghasilkan komitmen konkret antar daerah untuk memperkuat jaringan kerja pemerintahan, mempercepat reformasi birokrasi, dan memastikan pembangunan yang berkelanjutan serta inklusif di seluruh Indonesia.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
