BGN Dorong Peningkatan Kualitas dan Tata Kelola SPPG di Lampung

RADARLAMPUNG.CO.ID - Badan Gizi Nasional (BGN) terus mempercepat pemenuhan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah, termasuk di Provinsi Lampung.

Di tahun 2025 ini, BGN menargetkan peningkatan bukan hanya dari sisi jumlah, tetapi juga dari aspek kualitas layanan dan tata kelola yang transparan.

Hal itu disampaikan Kasubag TU Kantor Pemenuhan Pelayanan Gizi (KPPG) BGN, Fitra Alfarizi, saat melakukan kunjungan kerja bersama Anggota Komite III DPD RI, Ahmad Bastian ke SPPG Beringin Raya, Kemiling pada Selasa, 21 Oktober 2025.

Menurut Fitra, salah satu strategi peningkatan mutu SPPG adalah melalui pengklasifikasian dapur MBG (Makan Bergizi Gratis) berdasarkan standar penilaian nasional.

BACA JUGA:BGN Rekrut Warga Miskin untuk Dapur MBG, Target Layani 15 Juta Penerima Manfaat

“Ada 12 poin penilaian dalam Juknis yang menjadi dasar penentuan grade setiap SPPG. Jika semua terpenuhi, maka akan mendapat Grade A, sementara pemenuhan 90 persen masuk Grade B, dan 80 persen Grade C,” jelasnya.

Ia menambahkan, klasifikasi tersebut juga akan memengaruhi jumlah penerima manfaat yang dapat dilayani setiap SPPG.

“Jika SPPG belum memenuhi kriteria maksimal, maka kuota penerima manfaat akan disesuaikan dengan grade-nya. Bahkan, jika hasil evaluasi menunjukkan kondisi tidak layak, dapur bisa ditutup sementara untuk perbaikan,” ujarnya.

Fitra menjelaskan, dari hasil pemantauan BGN Pusat, Provinsi Lampung menunjukkan progres signifikan dalam pembangunan SPPG. Saat ini, sekitar 66 persen dapur SPPG telah berdiri, dan 50 persen di antaranya sudah beroperasi aktif. Capaian ini menempatkan Lampung sebagai salah satu provinsi dengan progres tertinggi secara nasional.

BACA JUGA:Soal MBG di Bandar Lampung, Disdikbud dan Kemenag Sepakat Tunggu Arahan Dari BGN

Meski demikian, BGN tetap memperketat pengawasan mutu makanan dan beberapa kasus keracunan yang sempat terjadi di sejumlah daerah menjadi perhatian serius.

“Kami berkomitmen mewujudkan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dengan target zero incident. Setiap kasus langsung kami tindaklanjuti, dan dapur yang bermasalah akan ditutup sementara hingga dilakukan evaluasi menyeluruh,” tegas Fitra.

Selain dari sisi pengawasan, peningkatan kualitas juga dilakukan melalui upgrading tenaga SPPG dan ahli gizi, serta perbaikan infrastruktur dapur untuk memastikan anggaran terserap secara efektif dan akuntabel.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komite III DPD RI, Ahmad Bastian, menilai pelaksanaan program MBG di Lampung berjalan cukup baik. Mulai dari perencanaan menu, pemenuhan gizi, hingga takaran makanan.

Sumber: