BANDAR LAMPUNG, RADARLAMPUNG.CO.ID - Gubernur Lampung Arinal Djunaidi melontarkan pernyataan untuk Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Hal itu terungkap dalam sidang paripurna laporan Badan Anggaran (Banang) DPRD Lampung terhadap Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Rancangan Anggaran Pandapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Lampung tahun anggaran 2023, Jumat 14 Oktober 2022.
Dalam kesempatan itu, gubernur mengatakan, Pemprov Lampung tidak jadi melakukan pinjaman ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) senilai Rp 596 miliar.
Padahal, menurutnya, jika memungkinkan pinjaman tersebut untuk melakukan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan.
BACA JUGA:'Korban Laka' Ajak Tertib Berlalu Lintas di Tugu Adipura
Seyogyanya, Pemprov Lampung bisa diberikan apresiasi lantaran sudah menorehkan prestasi, melunasi utang PT SMI senilai Rp 1,7 triliun peninggalan periode sebelumnya. Dalam kurun waktu tiga tahun anggaran.
“Karena saya yakin. Itu saja bisa saya lunaskan. Apalagi pinjaman yang hanya Rp 596 miliar,” ujarnya.
Menurut Arinal dalam proses peminjaman sudah mendapatkan persetujuan dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Keuangan, dan PT SMI.
BACA JUGA:Gantikan Rizky Raya Sebagai Wakil Ketua DPRD Pringsewu, Yurizal Siap Jalankan Ini
Sementara, tidak ada rekomendasi dari Kemendagri.
"Kalau sudah dibahas di DPRD kan tentunya bukan salah saya lagi,” kata dia.
Sebelumnya, Sekretaris Provinsi Lampung Fahrizal Darminto pada Selasa, 11 Oktober 2022, mengatakan, pinjaman melalui PT SMI yang merupakan badan usaha milik negara Indonesia di bidang pembiayaan infrastruktur, memang merupakan salah satu pilihan dalam percepatan pembangunan.
Namun ada kendala yang menyebabkan pinjaman tersebut belum juga terlaksana hingga batas waktu yang ditentukan.
BACA JUGA:Kafilah Asal Metro Siap Harumkan Nama Lampung dan Raih Hasil yang Terbaik
"SMI itu sebenarnya pilihan. Pak gubernur ingin mempercepat pembangunan infrastruktur, filosofinya kalau bisa kita percepat setelah itu baru kita bayar kewajiban, itu lebih baik. Dengan demikian, manfaatnya bisa lebih segera dirasakan masyarakat," kata Fahrizal