Terindikasi Adanya Komunikasi Buruk, Rapat Paripurna RAPBD 2022 Tak Kuorum Jadi Catatan Sejarah Pringsewu

BACA JUGA:Mahasiswa Pendidikan Matematika Universitas Teknokrat Indonesia Meraih Juara I Lomba Poster Digital

Sementara itu, Fraksi PKS yang hadir pada rapat paripurna tersebut tak mau digeneralisasi bahwa anggota DPRD tidak  mementingkan masyarakat.

"Justru Fraksi PKS hadir untuk mengawal aspirasi masyarakat agar hasil paripurna dapat dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat," terang ketua fraksi PKS DPRD Pringsewu Homsi Wastobir.

Perjuangan mengawal aspirasi masyarakat di forum rapat adalah bentuk komunikasi politik yang elegan bermartabat.

"Kami fraksi PKS hadir dalam rapat paripurna pengesahan RAPBDP Kabupaten Pringsewu tahun 2022 ," tegasnya.

BACA JUGA:Sekeluarga Penyandang Disabilitas di Mesuji dapat Bantuan Modal Usaha dari Kemensos RI

Dijelaskannya pihaknya berempat hadir. Dua hadir secara fisik dan dua melalui zoom. " Pak HM Triaksono karena  sedang sakit dan Meifi Anindya Larasati karena sedang berdukacita," bebernya.

Menyikapi batalnya rapat paripurna tersebut, dikatakan Homsi, perlunya dibangun komunikasi antarpimpinan.   

"Kami ingin ada komunikasi antar pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi  agar ada titik temu sehingga menghindari kesalahpahaman," tambahnya. 

Karena, pembahasan RAPBDP di badan anggaran sudah di laksanakan sesuai aturan yang ada. "Baru ada dalam sejarah sejak berdirinya Kabupaten Pringsewu, rapat paripurna tidak kuorum," ungkap Homsi. 

BACA JUGA:Inisiatif Meriahkan Ultah Lampung Barat, Mama Cantik Senam sampai Pentas Seni Kuda Kepang

Bahkan jika nanti tidak kuorum lagi, bisa jadi penetapan RAPBDP diserahkan ke Pemprov Lampung melalui perkada (peraturan kepala daerah).

"Konsekuensinya   tidak dapat memuat seluruh kegiatan yang telah direncanakan. Dan tentunya rakyatlah yang akan mendapat dampaknya," pungkas Ketua Fraksi PKS DPRD Pringsewu Homsi Wastobir.

Seperti diberitakan, rapat paripurna  pengesahan RAPBD perubahan tahun 2022 ditunda, Rabu 21 September 2022. Penundaan dilakukan menyusul tak kunjung kuorumnya peserta rapat.

Terkait kapan rapat paripurna digelar kembali, belum dapat dipastikan. 

Sumber: