DPRD Lamtim Pertanyakan Perbedaan Anggaran KUA dan PPAS dengan RAPBD 2023

BACA JUGA:Inspektorat Bandar Lampung Klaim Penyidikan Kejari di Disdag salah satu Buntut PAD Tak Capai Target

Menurutnya, penurunan potensi PAD tahun 2023 dibanding 2022 harus diimbangi dengan pencapaian yang tinggi.

Terjadinya selisih nilai anggaran antara KUA dan PPAS dengan RAPBD juga dipertanyakan Fraksi PKS melalui juru bicaranya Bariah.

Menurutnya, kedudukan RAPBD sangat menentukan proses berjalannya fungsi pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan yang merata bagi seluruh warga Lamtim.

Diberitakan sebelumnya, Bupati Lamtim M.Dawam Rahardjo saat membacakan RAPBD 2023 menjelaskan, tahun depan pendapatan diproyeksikan Rp2,17 triliun.

BACA JUGA:Viral Gaji Pensiun Pegawai Kota Bandar Lampung Tak Dibayar, Ini Kata Koperasi Betik Gawi

Itu antara lain bersumber dari pendapatan asli daerah Rp211,39 miliar dan pendapatan transfer Rp1,96 miliar.

Kemudian anggaran belanja diproyeksikan Rp2,24 triliun. Itu antara lain akan dialokasikan untuk belanja operasi Rp1,61 triliun, belanja modal Rp215, 07 miliar, belanja tak terduga Rp1,15 miliar dan belanja transfer Rp413,1 miliar.

Dilanjutkan, belanja operasi itu antara lain akan dialokasikan untuk belanja pegawai Rp906,51 miliar, belanja barang dan jasa Rp406,24 miliar, belanja hibah Rp247,57 miliar dan belanja bantuan sosial Rp3,68 miliar.

Sedangkan, belanja modal antara lain akan dialokasikan untuk belanja peralatan dan mesin Rp26,08 miliar, belanja modal gedung dan bangunan Rp64,97 miliar dan belanja modal jalan, jarinhan dan irigasi Rp113,93 miliar.

BACA JUGA:Sungguh Miris! Ini Kata Dewan Pakar PGRI Lampung Soal Perundungan Pelajar di Lamteng

Ditambahkan, dengan adanya selisih antara pendapatan dan belanja tersebut, tahun 2023 Lamtim akan mengalami defisit Rp75,88 miliar.

Namun, defisit anggaran itu akan ditutupi melalui pembiayaan daerah yang diproyeksikan Rp78,88 miliar. Itu bersumber dari Silpa tahun 2022 yang diproyeksikan Rp78,88 miliar. (*)

Sumber: