Pemkot Bandar Lampung Klaim PAD Tahun 2022 Naik 14,47 Persen, Ini Pandangan Fraksi Mengenai Realisasi PAD

Pemkot Bandar Lampung Klaim PAD Tahun 2022 Naik 14,47 Persen, Ini Pandangan Fraksi Mengenai Realisasi PAD

Suasana sidang paripurna DPRD kota Bandar Lampung. Foto Anggi Rhaisa/Radar Lampung--

BANDAR LAMPUNG, RADARLAMPUNG.CO.ID - Walikota Bandar Lampung, Eva Dwiana, mengaku bahwa PAD Bandar Lampung mengalami kenaikan sebesar 14,47 Persen dibandingkan realisasi tahun anggaran 2021. 
 
Dimana beliau mengklaim Pemerintah kota (Pemkot) Bandar Lampung  terealisasi pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2022 Bandar Lampung sebesar 69.07 persen atau Rp.645.96 miliar dari target yang ditetapkan.
 
Tidak hanya itu saja, Walikota Bandar Lampung Eva Dwiana juga menyampaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Bandar Lampung naik tahun 2022 hingga 4.9 persen. Ini berdasarkan sumber Badan Pusat Statistik (BPS) kota Bandar Lampung.
 
Hal itu disampaikannya Walikota Bandar Lampung  dalam sidang paripurna tentang Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2022 di DPRD Bandar Lampung pada Senin, 26 Juni 2023.
 
 
"Pemkot Bandar Lampung  menganggarkan sebesar Rp.935.17 miliar. Dan yang terealisasi sebesar Rp.645,96 miliar lebih atau 69,07 persen dari target yang ditetapkan," jelas Walikota Eva.
 
Masih kata Eva Dwiana,  terealisasi 69,07 persen ini meliputi kelompok PAD yang terdiri pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain pendapatan daerah yang sah.
 
"PAD kota Bandar Lampung tahun Anggaran 2022 naik 14,47 Persen, dibandingkan realisasi tahun anggaran 2021," jelas Walikota Eva.
 
Selain itu, Eva juga mencatat terkait kelompok pendapatan transfer. Kelompok ini terdiri dari transfer dana perimbangan dari pemerintah pusat dan provinsi Lampung.
 
 
"Total anggaran untuk kelompok ini sebesar Rp1,57 Triliun dan realisasinya mencapai Rp1,53 Triliun atau sekitar 97,38 persen," ucap Walikota Eva.
 
Adapun kelompok lain-lain pendapatan yang sah yang dianggarkan oleh Pemkot Bandar Lampung sebesar Rp.4,5 miliar. 
 
Akan tetapi, pendapatan tersebut tidak terlaksana karena dampak yang terus berlanjut dari Pandemi Covid-19.
 
Sehingga dana transfer dari pusat ke daerah pada sumber pendapatan juga tidak dapat disalurkan, termasuk hibah dari pemerintah pusat.
 
Lebih rinci, Eva juga memaparkan bahwa anggaran penerimaan pembiayaan yang semula direncanakan sebesar Rp.585,64 miliar lebih terealisasi sebesar Rp.172,37 miliar artinya mencapai 29,43 persen dari target. 
 
"Sementara,anggaran pengeluaran pembiayaan yang dianggarkan sebesar Rp.65,27 miliar, hanya terealisasi sebesar Rp.57,27 miliar lebih atau sekitar 87,74 persen," ucapnya.
 
Sementara, Pasangan umum fraksi fraksi juga disampaikan dalam paripurna tersebut. Diantaranya, menyoroti untuk lebih ditingkatkan lagi PAD di tahun berikutnya.
 
Salah satunya dari fraksi partai Nasdem, yang menyampaikan agar lebih melihat peluang pajak pajak daerah untuk meningkatkan PAD. 
 
 
"Karena dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, perubahan kebijakan salah satu faktornya akan berdampak pada kinerja semua pembangunan. Tapi yang perlu jadi perhatian kedepannya penggunaan anggaran itu harus jelas dan di konsultasi bersama DPRD," sebut Juru Bicara Fraksi Nasdem, Sudibyo Putra.
 
Juru Bicara Fraksi Demokrat, Agus Suranto berharap, Pemkot lebih sinergitas lagi dengan semua pihak. 
 
"Agar pembangunan dapat berjalan dengan baik. APBD menjadi acuan untuk tahun yang akan datang, dan juga dapat dirasakan oleh masyarakat. Maka itu, ini perlu meningkatkan pajak retribusi daerah," pungkasnya. 
 
Ada juga beberapa fraksi seperti Golkar, PKS, PAN dan lainnya ikut juga menyoroti mengenai evaluasi dan realisasi PAD Bandar Lampung. Sidang paripurna dilanjutkan pada Selasa 27 Juni 2023 mengenai jawaban Walikota Bandar Lampung Eva Dwiana dari pandangan fraksi fraksi di DPRD kota Bandar Lampung. (*)
 
 
 
 
 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: