Penonaktifan BPJS Ratusan Ribu Warga Lampung Timur Kembali Disoal

RADARLAMPUNG.CO.ID - Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam koalisi Lampung Timur menggugat kembali menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Bupati,  Senin, 11 Desember 2023.

Seperti pada aksi sebelumnya, kedatangan elemen masyarakat itu untuk mendesak Pemerintah Kabupaten Lampung Timur mengaktifkan kembali BPJS ratusan ribu warga yang telah dinonaktifkan.

Kedatangan elemen masyarakat tersebut disambut Asisten I Tarmizi, Plt.Kadis Kesehatan dr.Satya Purna Nugraha, Kadis Sosial Agus Subagyo, Kepala BPJS Lamtim  Imam Subekti, anggota DPRD Siti Bariah dan jajaran Forkopimda.

Saat berdialog dengan para pejabat tersebut di Aula Sekretariat Kabupaten, perwakilan pengunjukrasa juga menghadirkan warga kurang mampu dari Kecamatan Marga Sekampung yang menjadi korban penonaktifan BPJS. 

BACA JUGA:Lima Daerah yang Dipimpin Kapolda Baru Hasil Mutasi Polri Desember 2023

Seperti, Adelia Nuraini (2) warga yang menderita penyakit cerebal palsy. Kemudian, Ria Wati (41) yang sedang hamil 8 bulan.

Dihadapan Asisten I dan jajaran perwakilan pengunjuk rasa mendesak Pemkab Lamtim segera mengaktifkan BPJS 2 warga kurang mampu.

Sebab, mereka sangat membutuhkan pelayanan kesehatan. Misalnya, Adelia secara rutin harus menjalani terapi. Kemudian, Ria Wati juga harus menjalani pemeriksaan rutin kesehatan kandungannya.

Menanggapi desakan tersebut Asisten I Tarmizi menyatakan, BPJS 2 warga tersebut akan langsung diaktifkan. 

BACA JUGA:Cegah Virus Covid-19, Ini 6 Makanan Penguat Daya Tahan Tubuh

Bahkan, Tarmizi juga langsung memerintahkan Plt.Kadis Kesehatan untuk membawa Adelia dan Ria Wati ke Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana untuk menjalani pemeriksaan menggunakan ambulan.

Hal senada diungkapkan Kepala BPJS Lamtim Imam Subekti yang menyatakan, kelengkapan berkas ke 2 warga tersebut telah diperiksa dan saat ini sudah diaktifkan.

Sebelum mengakhiri aksinya, para pengunjuk rasa berharap bukan hanya BPJS 2 warga tersebut yang diaktifkan kembali. Namun, BPJS seluruh warga yang dinonaktifkan harus diaktifkan kembali.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam koalisi Lampung Timur menggugat menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Bupati, Kamis 7 Desember 2023. 

Sumber: