Program BSMS Jadi Temuan BPK, Ini Klarifikasi Dinas PKPCK Lampung

BACA JUGA:Beli Paket HematLengkap Telkomsel via BRImo Bisa Bawa Pulang Wuling Air ev

Setiap orang yang akan menjadi penerima bantuan merupakan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni.

Pada umumnya MBR merupakan masyarakat yang tidak memiliki pendidikan tinggi maupun kemampuan dalam melakukan pembukuan dan manajemen keuangan, sehingga disinilah peran Pemerintah dan Konsultan dalam membantu pelaksanan bansos agar tepat sasaran dan tepat manfaat. 

Program BSMS ini menuntut adanya swadaya dari masyarakat sehingga sering terjadi bias dalam transaksi di toko antara dana pribadi (swadaya) dengan dana bantuan. 

"Apabila terjadi retur terhadap material maka akan diminta nota retur dari toko/penyalur," ungkapnya.

BACA JUGA:Pastikan Transportasi Warga Tak Terganggu, M. Firsada Tinjau Perbaikan Ruas Jalan Provinsi

Dirinya pun menyampaikan, terimakasih atas saran dan masukan Tim BPK pada kegiatan BSMS Provinsi Lampung.

Kedepan Dinas PKPCK, PPTK dan PPK akan lebih meningkatkan kualitas pelaksanaan bansos BSMS agar lebih tertib, efisien, efektif, transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serta lebih memperhatikan kualitas layanan tim konsultan manajemen kepada masyarakat mulai dari verifikasi, validasi, pendampingan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan hasil kegiatan.

"Kedepan kita tingkatkan koordinasi dengan aparatur desa maupun metha penerima bantuan dengan laporan secara berkala. Juga monitoring dari tahap awal sampai akhir," ucapnya.

BACA JUGA:Penawaran Terbaru HP Low Budget Dalam Seri Infinix Smart 7, Cek Performanya

"Semoga kegiatan BSMS ini dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat untuk mendukung target nasional dalam mengurangi jumlah RTLH di Indonesia," tuturnya.(*)

Sumber: