Harapan terhadap Presiden Terpilih untuk Memerangi Mafia Pertambangan dan Deforestasi

BACA JUGA:Jadwal Seleksi Penerimaan PPPK Prioritas Dari Pusat

Mengenai kedaulatan SDA, Agus merujuk pada kepemilikan saham pemerintah sebesar 55 persen di Papua, mempertanyakan apakah hal tersebut benar-benar bermanfaat bagi masyarakat setempat.

Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Papua, Maikel Primus Peuki, menegaskan bahwa pembangunan yang dilakukan tanpa melibatkan masyarakat lokal dapat menimbulkan konflik dan ketidakpuasan, serta mengancam keberlanjutan lingkungan.

Ia menyebutkan adanya beberapa perusahaan yang melakukan deforestasi dan mengusir masyarakat dari tempat tinggal mereka.

Maikel juga menyoroti bahwa kerusakan hutan mulai bergeser ke Papua, ditandai dengan penyebaran izin untuk pertambangan, perkebunan sawit, serta HPH dan HTI.

Ia mengingatkan bahwa potensi pertambangan dan industri ekstraktif meningkat seiring dengan kebijakan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua. 

BACA JUGA:Tekankan Netralitas, Pj Gubernur Samsudin Ingatkan Sanksi Bagi ASN Melanggar

Ia menekankan pentingnya melibatkan masyarakat lokal dalam pembangunan untuk menghindari konflik dan menjaga lingkungan.

Di sisi lain, Dosen Teknik Lingkungan Universitas Tanjungpura, Aji Ali Akbar, mengungkapkan keprihatinan tentang tingginya angka stunting di daerah kaya SDA seperti Papua, yang ironisnya terjadi di kawasan yang memiliki banyak sumber daya alam.

Aji menyatakan bahwa meskipun regulasi di Indonesia sudah cukup baik, implementasinya masih jauh dari harapan, yang menyebabkan dampak negatif bagi sebagian masyarakat.

Ia juga menyoroti masalah bencana alam, seperti banjir dan tanah longsor, yang disebabkan oleh alih fungsi lahan.

BACA JUGA:Beredar Video Camat di Pesawaran Bawa Banner Salah Satu Calon Bupati

Menurutnya, pengelolaan SDA yang tidak mempertimbangkan daya dukung lingkungan menjadi salah satu penyebab utama bencana-bencana tersebut.

Ia menekankan pentingnya penegakan hukum yang lebih kuat, terutama di bidang lingkungan hidup.

Sementara itu, Pakar Lingkungan dari IPB University, Bambang Hero Saharjo, menyoroti praktik korupsi yang merugikan negara dalam pengelolaan SDA, seperti kasus kerusakan lingkungan akibat pertambangan timah yang menyebabkan kerugian hingga triliunan rupiah.

Sumber: