Hasil Retreat, Pemprov Lampung Susun Strategi Fiskal dan Sinkronisasi Program Nasional

RADARLAMPUNG.CO.ID - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menyampaikan hasil pelaksanaan retreat Sekda dan Kepala Bappeda se-Indonesia yang digelar di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor pada 26–29 Oktober 2025.

Menurut Marindo, kegiatan tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat peran Sekretaris Daerah dan Kepala Bappeda dalam mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan di tingkat nasional maupun daerah.

“Pada prinsipnya, retreat ini memastikan kembali tugas dan peran Sekda dalam melaksanakan pemerintahan serta menyinergikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antara pusat dan daerah,” ujar Marindo saat ditemui di lobi Kantor Gubernur Lampung, Jumat, 31 Oktober 2025.

Ia menjelaskan bahwa Sekda memiliki peran strategis dalam membantu Gubernur dan Wakil Gubernur menjalankan program-program prioritas pembangunan nasional.

BACA JUGA:Hadapi Krisis Mental Remaja, SMA Negeri 2 Pringsewu Libatkan Orang Tua dalam Seminar Parenting Edukatif

Program tersebut antara lain mencakup makan bergizi gratis dan Koperasi Merah Putih yang menjadi fokus utama pemerintah pusat.

Selain itu, retreat juga membahas pencapaian target indikator makro dalam RPJMN serta strategi daerah dalam mendukung capaian nasional tersebut.

“Peran Sekda sangat penting dalam mendorong implementasi program nasional agar selaras dengan potensi dan kebutuhan daerah masing-masing,” tambahnya.

Dalam forum itu, para Sekda dan Kepala Bappeda juga menyoroti isu Transfer Keuangan Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang tengah disesuaikan oleh pemerintah pusat.

BACA JUGA:Ketua DPRD Lampung Buka Entrepreneur Vaganza 2025,Dorong Mahasiswa Teknokrat Jadi Pengusaha Muda Berdaya Saing

Kondisi tersebut berdampak pada kapasitas fiskal daerah, termasuk di Provinsi Lampung.

“Untuk Lampung, seperti disampaikan Pak Gubernur, memang terjadi penurunan hampir Rp600 miliar pada dana transfer pusat tahun 2026,” jelas Marindo.

Karena itu, pemerintah daerah bersama DPRD sedang menyusun ulang prioritas agar belanja daerah tetap efektif dan target indikator bisa tercapai.

Ia menegaskan bahwa pembahasan penyesuaian APBD dilakukan secara kolaboratif dengan DPRD, mengingat produk APBD merupakan hasil kerja bersama antara eksekutif dan legislatif.

Sumber: