Beras Bantuan Pengendalian Inflasi Bandar Lampung Mulai Dilelang

RADARLAMPUNG.CO.ID - Dinas Pangan Kota Bandar Lampung mulai mempersiapkan lelang pengadaan beras bantuan pengendalian inflasi dampak kenaikan harga BBM.

Kepala Dinas Pangan Kota Bandar Lampung, I Kadek Sumarta mengatakan, pengadaan beras bantuan penanganan inflasi saat ini tengah dalam tahap persiapan lelang.

Nantinya, kata Kadek, lelang pengadaan beras akan dilakukan melalui website lpse.bandarlampungkota.go.id, melalui lelang cepat.

"Nanti lewat LPSE lelang sesuai hasil koordinasi dengan BPKP. Tapi memang belum tanyang lagi proses persiapan. Kita lelang cepat agar sebelum akhir tahun sudah selesai," ujar Kadek saat dihubungi Radarlampung.co.id, Selasa 11 Oktober 2022.

BACA JUGA:Pemprov Lampung Upayakan Pengembalian Pupuk Subsidi untuk Komoditas Singkong

Anggaran pengadaan beras sendiri, menurut Kadek telah siap. Saat ini tengah menunggu proses pengadaan penyedia beras.

"Terkait pengumpulan data, nanti kita panggil pihak kelurahan dan kecamatan agar tepat sasaran. Karena mereka yang tahu siapa saja yang berhak membutuhkan," tuturnya.

Diketahui sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung telah mengangarkan anggaran penanganan dampak inflasi tahun 2022 di Bandar Lampung.

Plt. Kepala BPKAD Kota Bandar Lampung Muhamad Nur Ram'dhan mengatakan, pihaknya menganggarkan 2,1 persen atau Rp 5,8 miliar dari Dana Transfer Umum (DTU).

BACA JUGA:Pria Diduga ODGJ Nekat Curi Uang Rp 496 Ribu dari Kotak Amal Masjid Miftahul Huda

Hal tersebut sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun 2022.

DTU Pemkot Bandar Lampung yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) pusat sendiri, kata Ram'dhan, untuk Oktober-Desember 2022 sekitar Rp 250 miliar.

Anggaran 2,1 persen atau Rp 5,8 miliar tersebut diambil dari DTU Kota Bandar Lampung untuk Oktober-Desember 2022.

Guna penyaluran penanggulangan inflasi pasca kenaikan harga BBM, lanjut Ram'dhan, terbagi menjadi tiga mekanisme penyalurannya dari anggaran Rp 5,8 miliar.

Sumber: