Kerjasama Tidak Dibayar, Ratusan Awak Media di Lampura Gelar Aksi hingga Melapor ke Polisi

Kerjasama Tidak Dibayar, Ratusan Awak Media di Lampura Gelar Aksi hingga Melapor ke Polisi

Ratusan awak media ngeluruk kantor Pemkab Lampura, tuntut hak dibayar. (Foto Dok. Radarlampung.co.id) --

RADARLAMPUNG.CO.ID - Ratusan awak media yang tergabung dari belasan organisasi profesi kewartawanan turun ke jalan (demonstrasi) menuntut haknya yang tidak dibayarkan, Kamis, 13 Oktober 2022. 

Berdasarkan pantauan di lapangan, aksi demonstrasi wartawan menuntut haknya itu dilakukan mulai dari Halaman Kantor Bupati, melintasi Jalan Jendral Sudirman, Tugu Payan Mas, Jalan Soekarno Hatta, Gedung DPRD, lalu menuju Jalan Alamsyah RPN, Kantor Kejari, dan berakhir di Mapolres Lampura setempat.

Dengan pengawalan ketat pihak keamanan (TNI-Polri), mereka menyampaikan aspirasinya yang berlangsung damai sampai selesai dan finish terakhir di Mapolres Lampura. 

Setelah melalui mekanisme dan aturan diisyaratkan, mereka merasa pada akhir tetap saja kekecewaan didapat.  

BACA JUGA:UML Gandeng Radar Lampung Group untuk Program MBKM

Adanya realisasi besar tak diimbangi dengan pemenuhan hak perusahaan berupa pembayaran koran cetak, online, dan elektronik.

"Tuntutan kami itu hak dibayarkan semua tanpa tebang pilih. Sebab apa? Awak medialah yang paling dirugikan dalam kejadian ini. Selain harus mempertanggung jawabkan pada perusahaan juga kelangsungan menekuni di bidangnya," ujar Koorlap Aksi, Defriwansyah.

Di mana, menurutnya awak media merasa sangat dirugikan dalam melaksanakan profesi sebagai pilar keempat kebangsaan di sana.

Sebab, dari beberapa awak media itu menurutnya sampai ada yang diberi surat peringatan menuju pemecatan akibat telah melaksanakan tanggung jawab kerja sama namun tak juga dibayarkan.

BACA JUGA:Pengajuan Perdamaian Rizky Billar Belum Direspon Lesti Kejora

Alhasil, mereka menuntut kejelasan dalam proses mekanisme pembayaran yang ada di sekretariat wakil rakyat terhormat yang duduk di gedung DPRD Lampura

Namun disayangkan, keduanya baik itu eksekutif seperti Bupati, Wakil Bupati, para asisten, dan Kadis Kominfo enggan menemui wartawan.

Hal sama terjadi di gedung DPRD Lampura, tidak satupun anggota DPRD setempat yang bersedia menemui awak media.

"Itu yang kami cukup sesalkan, kenapa tidak ada yang menemui kami, baik di Kantor Pemkab Lampura, maupun di DPRD Lampura. Ini semua ada apa?," ungkap Antoni, peserta unjuk rasa lainnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: