Kemandirian Fiskal dan Kemiskinan Daerah Otonom Baru

Pembangunan sektor pertanian belum secara optimal meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektoral dan pengurangan kemiskinan serta kesejahteraan masyarakat pertanian. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan sektor pertanian melalui penelusuran kondisi basis kontribusi output, nilai tambah, dan penawaran sektor pertanian di Propinsi Lampung. 

Selanjutnya informasi yang dihasilkan dapat diteruskan sebagai basis penyusunan pemutakhiran Tabel I-O menggunakan metode non survei. 

Lebih lanjut dapat menjadi rekomendasi pemutakhiran prioritas program penyelesaian masalah dalam sektor pertanian dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pertanian. 

Rendahnya kemandirian fiskal daerah masih menjadi tantangan pelaksanaan desentralisasi fiskal. Baik pemerintah pusat maupun daerah harus memiliki pandangan yang sama melihat kemandirian fiskal daerah. 

Ketergantungan daerah masih didominasi transfer dari pemerintah pusat. Ke depan, pemerintah daerah dirasa perlu untuk melakukan reformasi kemandirian fiskal daerah. Pemerintah pusat perlu mempertimbangkan untuk memberikan tambahan perluasan sumber-sumber pendapatan kepada daerah. 

Kebijakan ini bisa mampu mendorong daerah meningkarkan PAD nya sehingga kemandirian fiscal daerah cepat terwujud. Instrumen fiskal lain yang berupa berupa kendali/kebijakan anggaran belanja pemerintah DOB harus fokus pada sektor yang memiliki efek ganda dan manpu meningkatkan pendapatan masyarakat secara umum. 

Meningkatnya pendapatan masyarakat yang di ikuti dengan meningkatnya konsumsi masyarakat merupakan sinyal adanya penurunan jumlah masyarakat miskin. (*)

Sumber: